Situs Resmi · Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
PUSKOMLEKAD Pusat Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Darat
Menu Tutup menu

Profil dan Dasar Hukum PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskomlekad melayani permohonan informasi publik sesuai UU 14/2008 dan Perki 1/2021.

Penanggung jawab

  • Atasan PPID: Kapuskomlekad
  • PPID: Sekretaris Puskomlekad (selaku PPID)
  • Pelaksana harian: Bagian Data dan Informasi

Menunggu verifikasi

Nama pejabat menyusul verifikasi Sekretariat Puskomlekad.

Daftar Informasi Publik

Informasi berkala

  • Profil satuan: kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi
  • Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan
  • Ringkasan laporan keuangan sesuai ketentuan
  • Laporan layanan informasi publik tahunan

Informasi serta merta

  • Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
  • Peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan satuan

Informasi setiap saat

  • Daftar Informasi Publik yang dikuasai satuan
  • Peraturan, keputusan, dan kebijakan satuan yang bersifat terbuka
  • Prosedur dan tata cara memperoleh informasi publik
  • Surat perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak dikecualikan

Prosedur permohonan

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan daring dan menerima nomor tiket.
  2. Petugas memeriksa kelengkapan dan klasifikasi informasi yang diminta.
  3. Dalam 10 hari kerja, petugas memberi pemberitahuan tertulis; dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan alasan.
  4. Informasi yang dikabulkan diserahkan sesuai cara terima yang dipilih pemohon.
  5. Bila ditolak, pemohon menerima alasan dan dapat mengajukan keberatan dalam 30 hari kerja.

Standar waktu: pemberitahuan tertulis dalam 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan alasan tertulis.

Informasi yang dikecualikan

Berdasarkan uji konsekuensi atas Pasal 17 UU 14/2008, informasi berikut tidak dapat diberikan:

  • Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara
  • Informasi terkait rencana, kekuatan, dan gelar operasi militer
  • Data pribadi yang dilindungi peraturan perundang-undangan
  • Informasi yang dapat mengungkap sistem, sarana, dan prasarana pengamanan

Prosedur keberatan

Keberatan diajukan kepada Atasan PPID bila permohonan ditolak, tidak ditanggapi, atau ditanggapi tidak sebagaimana diminta. Atasan PPID menjawab dalam 30 hari kerja. Bila belum puas, sengketa dapat dibawa ke Komisi Informasi.